Rakyat45.com, Bengkulu Tengah – Pemerintah Desa Pungguk Ketupak, Kecamatan Merigi Kelindang, menggelar Musyawarah Desa Pra Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2026 sebagai langkah awal memastikan program pembangunan berjalan transparan dan tepat sasaran.
Kegiatan yang berlangsung di kantor desa pada Kamis (2/4/2026) ini menjadi forum terbuka bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk menyelaraskan rencana pembangunan yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan desa.
Musyawarah dihadiri oleh Kepala Desa Abdul Syahri, Sekretaris Desa, Ketua BPD Asmawi beserta anggota, Camat Merigi Kelindang, Bhabinkamtibmas, pendamping desa, perangkat desa, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Abdul Syahri menegaskan bahwa musyawarah pra pelaksanaan merupakan tahapan penting sebelum pembangunan dimulai. Forum ini menjadi sarana penyampaian informasi terkait program desa secara terbuka, termasuk rencana anggaran biaya (RAB), desain teknis, hingga mekanisme pelaksanaan kegiatan.
Ia menyebutkan, sejumlah kegiatan fisik telah disepakati untuk dilaksanakan pada 2026, di antaranya rehabilitasi jalan desa dan pembangunan pagar kantor desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD). Pada kesempatan yang sama juga dilakukan penentuan titik nol sebagai tanda dimulainya pekerjaan.
Kepala desa menjelaskan bahwa seluruh program pembangunan tersebut merupakan hasil dari rangkaian musyawarah sebelumnya, mulai dari penjaringan aspirasi masyarakat hingga penetapan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2026.
Pemerintah desa juga memaparkan secara rinci dokumen RAB dan desain teknis kegiatan. Langkah ini dilakukan agar masyarakat memahami secara jelas jenis pekerjaan, lokasi, anggaran, serta spesifikasi teknis, sekaligus membuka ruang pengawasan publik terhadap jalannya pembangunan.
Melalui forum ini, pemerintah desa berharap tercipta kesamaan persepsi dengan masyarakat serta mendorong partisipasi aktif warga dalam mendukung program pembangunan, baik melalui pengawasan, kontribusi tenaga, maupun pemanfaatan hasil pembangunan.
Musyawarah ini sekaligus menjadi bentuk komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
Ketua BPD Pungguk Ketupak, Asmawi, menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah desa dalam merespons kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor infrastruktur.
“Saya sangat mengapresiasi kinerja pemerintah desa yang selama ini terus menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat. Semoga ke depan kita tetap solid dan kompak demi kemajuan desa kita,” ungkap Asmawi.
Ia menegaskan, BPD siap berperan aktif tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga mitra dalam pembangunan desa.
“Kami dari BPD bersama anggota akan terus ikut andil dalam mendorong kemajuan desa. Kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat adalah kunci utama keberhasilan pembangunan,” tambahnya.
Dalam musyawarah tersebut, isu keterbatasan infrastruktur menjadi perhatian utama. Kondisi jalan desa yang belum memadai dinilai menghambat mobilitas warga serta distribusi hasil pertanian.
Dimulainya titik nol pembangunan diharapkan mampu membawa perubahan nyata, terutama dalam membuka akses wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Program ini juga menjadi indikator komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti usulan desa, agar pembangunan tidak berhenti pada tahap perencanaan, melainkan berlanjut hingga peningkatan kualitas infrastruktur secara berkelanjutan.***
