Rakyat45.com, Bengkulu – Pemerintah Desa Gajah Mati mulai mematangkan langkah pembangunan tahun anggaran 2026 dengan menggelar Musyawarah Desa Pra Pelaksanaan. Forum ini menjadi titik awal penting dalam memastikan seluruh program pembangunan berjalan transparan dan tepat sasaran.
Kegiatan yang berlangsung di balai desa pada Rabu (8/4/2026) tersebut dihadiri berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat. Hadir dalam kegiatan itu Kepala Desa M Yusir, Sekretaris Desa, Ketua BPD Sudarto beserta anggota, Camat Semidang Lagan Eduar Kanedi, perangkat desa, pendamping desa, hingga aparat keamanan seperti Bhabinkamtibmas.
Musyawarah ini tidak sekadar agenda formal, tetapi menjadi ruang terbuka bagi pemerintah desa untuk memaparkan rencana pembangunan secara rinci kepada masyarakat. Isu utama yang ditekankan adalah transparansi anggaran serta keterlibatan masyarakat dalam mengawal jalannya pembangunan desa.
Dalam sambutannya, Kepala Desa M Yusir menegaskan pentingnya musyawarah pra pelaksanaan sebagai fondasi awal sebelum proyek fisik dimulai di lapangan.
Ia menyampaikan bahwa forum ini menjadi sarana untuk menyampaikan secara terbuka seluruh rencana kegiatan pembangunan, termasuk aspek teknis dan anggaran yang akan digunakan.
“Musyawarah pra pelaksanaan merupakan tahapan awal yang sangat penting sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan. Forum ini menjadi ruang bagi pemerintah desa untuk menyampaikan informasi secara terbuka terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, termasuk rencana anggaran biaya (RAB), desain teknis kegiatan pembangunan, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan di lapangan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, pemerintah desa juga mengumumkan sejumlah proyek prioritas yang akan dikerjakan pada tahun 2026. Fokus utama pembangunan fisik berada pada pembangunan drainase dan plat deker yang berlokasi di Dusun 2.
Proyek tersebut dinilai penting untuk meningkatkan infrastruktur dasar desa, terutama dalam mendukung akses dan mengurangi risiko genangan air di wilayah tersebut.
“Juga perlu kita ketahui di tahun ini mulai nya pekerjaan kita sudah sepakati ada beberapa aitem kegiatan fisik yakni Dranase dan plat Deker yang terletak di lokasi dusun 2 juga pada hari ini sekaligus kita melaksanakan Titik Nol kegiatan,” lanjutnya.
Selain penetapan program, musyawarah ini juga menjadi momentum pelaksanaan titik nol sebagai tanda dimulainya pekerjaan fisik di lapangan. Langkah ini sekaligus menandai kesiapan desa dalam merealisasikan rencana pembangunan yang telah disusun.
M Yusir menjelaskan bahwa seluruh program pembangunan tahun 2026 merupakan hasil dari proses perencanaan panjang yang melibatkan masyarakat sejak awal. Proses tersebut dimulai dari penggalian aspirasi warga, musyawarah tingkat dusun, hingga penetapan dalam dokumen resmi desa.
Program-program tersebut telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) 2026 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran yang sama.
Dalam forum tersebut, pemerintah desa juga memaparkan secara detail dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta desain teknis setiap kegiatan. Tujuannya agar masyarakat memahami secara menyeluruh jenis pekerjaan, lokasi, besaran anggaran, hingga spesifikasi teknis yang akan diterapkan.
Dengan keterbukaan ini, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif sebagai pengawas dalam pelaksanaan pembangunan.
Partisipasi masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan desa. Dukungan tidak hanya dalam bentuk pengawasan, tetapi juga keterlibatan langsung dalam menjaga dan memanfaatkan hasil pembangunan secara berkelanjutan.
Selain itu, kehadiran unsur kecamatan dan pendamping desa dalam musyawarah ini menunjukkan pentingnya sinergi antar pihak dalam memastikan program berjalan sesuai aturan dan perencanaan.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Desa Gajah Mati menegaskan komitmennya untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
Keterbukaan sejak awal dinilai mampu meminimalisir potensi kesalahpahaman serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
Dengan dimulainya tahapan pra pelaksanaan ini, diharapkan seluruh program pembangunan tahun 2026 dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pembangunan yang terencana dan melibatkan masyarakat secara aktif diyakini menjadi kunci dalam mendorong kemajuan desa secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga secara menyeluruh.***
